Jakarta, 7 Maret 2024 — Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2024, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), bersama PT Takeda Innovative Medicines menggelar diskusi publik bertajuk “Membangun Kepemimpinan Perempuan di Sektor Kesehatan”. Kegiatan ini menegaskan pentingnya peran perempuan dalam menanggulangi berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia.
Diskusi publik tersebut menghadirkan para pemimpin perempuan inspiratif dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk berbagi pengalaman, gagasan, serta praktik baik dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat. Melalui forum ini, diharapkan kesadaran publik terhadap kontribusi perempuan di sektor kesehatan semakin meningkat dan mendorong terciptanya perubahan positif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2024 mengusung tema “Inspire Inclusion”, yang menekankan bahwa inklusi perempuan merupakan kunci utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Ketua PKJS-UI, Aryana Satrya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyoroti peran kepemimpinan perempuan dalam sistem kesehatan nasional serta kontribusinya dalam mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia.
Dalam sambutan kunci, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Lucia Rizka Andalusia, menegaskan bahwa perempuan memegang peranan penting, baik sebagai tenaga kesehatan maupun sebagai penerima layanan kesehatan.
“Perempuan berperan besar dalam memberikan dan mempromosikan kesehatan di masyarakat, salah satunya melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan untuk mewujudkan posyandu yang mampu melayani seluruh siklus kehidupan, termasuk dalam pencegahan dan penurunan stunting,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Lestari Moerdijat, yang menekankan urgensi pelibatan perempuan dalam kepemimpinan. Menurutnya, perempuan harus dipandang sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelengkap, terutama dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis kesehatan.
Diskusi publik ini juga menghadirkan sejumlah tokoh perempuan inspiratif. Karina Kusumawardani, Head of Communications Digital Transformation Office Kemenkes, menyoroti pentingnya transformasi teknologi dalam mendukung sistem kesehatan. Ia menekankan bahwa perempuan memiliki kemampuan multitasking yang dapat dimanfaatkan untuk menyaring dan memanfaatkan informasi kesehatan secara lebih efektif melalui teknologi digital.
Sementara itu, Ida Rachmawati Budi G. Sadikin, Penasihat Dharma Wanita Kemenkes RI, menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam kebijakan kesehatan. Ia mencontohkan program pemeriksaan kesehatan perempuan seperti SADARI dan SADANIS sebagai upaya pencegahan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dukungan terhadap pendekatan preventif juga disampaikan oleh Fitri Puspadewi, Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan Bio Farma. Menurutnya, investasi pada upaya pencegahan jauh lebih efisien dibandingkan pengobatan, serta sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Generasi Emas 2045.
Sebagai salah satu penyelenggara sekaligus panelis, Michele Erwee, Global Head of Access to Medicines PT Takeda Innovative Medicines, menegaskan komitmen Takeda terhadap keberagaman dan pemberdayaan perempuan. Di Indonesia, Takeda berfokus pada perluasan akses kesehatan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi masyarakat, khususnya pada kesehatan anak, kesehatan reproduksi perempuan, serta upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Peran perempuan di tingkat keluarga dan komunitas juga menjadi sorotan. Ketua IDAI Jaya, Rismala Dewi, menekankan bahwa kesehatan ibu sangat menentukan kesehatan anak. Hal ini diperkuat oleh Atalia Praratya, Pendiri Jabar Bergerak, yang mencontohkan peran strategis perempuan dalam PKK sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, Yani Mulyani dari Yayasan Kusuma Buana menekankan pentingnya advokasi berkelanjutan agar perempuan semakin mudah mengakses layanan kesehatan reproduksi. Sementara Lenny N. Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan perempuan perlu didukung melalui prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) dalam seluruh proses pembangunan.
